 |
| film senyap |
Adriaan Bedner
Pada tanggal 23 Mei tahun ini Pemuda Pancasila (PP) anggota datang ke rumah penyair Kelana, untuk meminta 'klarifikasi' tentang 'Foto komunis' ia upload di akun Facebook publik Kabupaten Kendal. Gambar-gambar menunjukkan sebuah pertemuan beberapa hari sebelumnya di Nahdlatul Ulama (NU) bangunan lokal. Judul resmi dan agak membingungkan dari pertemuan tersebut adalah 'Kebangkitan Nasional dan Jawa feodal Kebijakan Kooptasi', tapi Kelana diduga diposting mereka di bawah judul 'Hari Kebangkitan Partai Komunis Indonesia'. Polisi datang untuk menjaga ketertiban, tetapi sedikit terjadi sebagai Kelana tidak ada di rumah. Pada saat PP tiba Kelana sudah dihapus foto, dalam menanggapi banjir komentar negatif di media sosial. Pemimpin PP Gufron menuduh bahwa Kelana menyamar pertemuan politik komunis sebagai seni pertunjukan. Jika ini benar, Kelana akan melanggar Sementara MPR Keputusan No. XXV / 1966, yang melarang setiap propaganda mempromosikan Marxisme / Leninisme.
Episode ini adalah salah satu dari banyak contoh bagaimana 50 tahun setelah 1965 pembantaian, komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) tetap tabu di Indonesia.Keputusan oleh beberapa fakultas universitas untuk melarang pemutaran Joshua Oppenheimer dokumenter Senyap (Senyap) merupakan bagian dari pola yang sama.Selain itu, pasukan anti-komunis Indonesia yang didukung oleh kerangka hukum anti-komunis rumit rezim Suharto dimasukkan ke dalam tempat segera setelah mulai pembunuhan dan penangkapan menyusul kudeta yang gagal 30 September 1965.
Namun, sementara sebagian besar hukum dan peraturan yang melarang komunisme masih di tempat, mereka yang melanggar hak-hak yang diduga komunis kini semuanya telah dihapuskan atau dibatalkan.
Melegalisir anti-komunisme
Fondasi struktur hukum anti-komunis adalah MPR Keputusan No. XXV / 1966. Ia menggantikan Keputusan Presiden Nomor 1966/01/03, yang diterbitkan oleh Suharto segera setelah ia menerima mandat dari Presiden Soekarno untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban. Saat itu pembunuhan dan penahanan sudah mulai atas dasar instruksi yang dikeluarkan oleh Soeharto, selaku Kepala diri ditunjuk dari Komando Operasi Pemulihan Ketertiban dan Keamanan (dikenal sebagai Kopkamtib). Badan ini dioperasikan sebagai dinas rahasia, yang telah membatasi kekuasaan legislatif sejak instruksi tidak mengikat orang-orang di luar perintah. Atas dasar Rakyat Sementara lebih solid Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor XXV / 1966, Orde Baru dengan cepat mengembangkan sistem hukumnya untuk menjelekkan komunisme dan mendehumanisasi yang berhubungan dengan itu. Hal ini dilakukan pertama dengan melarang promosi komunisme. Larangan ini segera dimasukkan dalam peraturan-pers terkait. Ini menjadi klausul terpisah dalam UU Anti Subversi dan juga menemukan jalan ke segudang peraturan administrasi-tingkat yang lebih rendah.
1966 Keputusan juga menyebabkan penargetan orang mungkin tercemar oleh komunisme, membagi mereka ke dalam tiga kategori. Mereka di A-kategori yang 'terbukti' telah terlibat dalam kudeta komunis tahun 1965. Pada tahun 1971 mereka berjumlah sekitar 5000. Hanya sebagian kecil dari mereka dituntut di depan pengadilan, dan ketika cobaan terjadi mereka jarang memenuhi pengadilan yang adil prosedur. B-kategori itu jauh lebih besar, termasuk sekitar 60.000 orang dengan 1976. Orang-orang ini dianggap bersalah oleh asosiasi, karena mereka telah anggota PKI atau organisasi terkait. Status mereka ditentukan oleh daftar partai, yang disusun atas dasar data yang meragukan, termasuk informasi dari aparat desa, tuduhan yang belum teruji, pengakuan diberikan di bawah penyiksaan, atau laporan interogasi palsu. Terbatas pada penjara yang sama atau serupa dan kamp-kamp yang dari A-kategori, mereka yang akan diadakan untuk waktu yang tidak terbatas dalam konstruksi Guantanamo-seperti.
Menurut Amnesty International jumlah keseluruhan orang yang ditahan lebih dari satu juta. Sebagian besar jatuh ke dalam C-kategori, yang pada gilirannya dibagi menjadi tiga kelompok. C1 terdiri dari orang-orang yang baik telah terlibat dalam urusan Madiun pada tahun 1948, yang telah dibantu PKI setelah tahun 1965 atau yang tidak secara eksplisit mengutuk PKI. C2 adalah anggota asosiasi terlarang yang dipromosikan prinsip yang sama seperti PKI, sehingga kategori ini sebagian besar tumpang tindih dengan B-kategori. C3 adalah mereka yang telah bersimpati kepada PKI, tetapi yang tidak terlibat secara langsung. Dalam prakteknya kategori C3 terdiri kerabat dan teman-teman dari orang-orang dalam kategori lainnya.
Penindasan hukum
The A- dan B-kategori tidak memiliki dasar hukum formal, karena mereka didirikan di Kopkamtib keputusan. Dekrit tersebut bahkan tidak pernah diterbitkan. C-kategori Sebaliknya akhirnya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 28/1975. Ketika mereka akhirnya dibebaskan, dan bahkan jika mereka tidak pernah ditahan, semua dikategorikan sebagai A, B atau C memiliki huruf 'ET' (eks-tapol, mantan tahanan politik) yang tertera pada kartu identitas mereka. Pada tahun 1995 kelompok ini berjumlah sekitar 1,3 juta orang. Hak-hak mereka yang sangat merusak: mereka tidak diizinkan untuk memilih atau mencalonkan diri untuk jabatan publik, mereka tidak memenuhi syarat untuk beasiswa, dan mereka dikeluarkan dari pekerjaan pemerintah kecuali mereka bisa memberikan sertifikat non-keterlibatan dalam peristiwa 30 September 1965 .
2011 keputusan Mahkamah Agung, meskipun tersedia untuk umum secara online, telah dilaporkan.
Aturan yang paling penting yang ditemukan di Menteri Dalam Negeri Instruksi 32/1981.Berdasarkan petunjuk ini, mantan tapol diperlukan izin perumahan dari pemerintah kabupaten dan mereka harus meminta izin setiap kali mereka meninggalkan kabupaten.Instruksi yang sama dilarang mantan tapol dari menjadi guru, wartawan, pengacara, seniman atau profesi lain yang berpotensi mempengaruhi opini publik. Harta disita pada saat penangkapan mereka tidak pernah kembali - sekali lagi tidak ada dasar hukum untuk mendukung pencurian tersebut. Eks-tapol di atas usia 60 hanya bisa mendapatkan kartu identitas selama empat tahun, bukan satu untuk hidup. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri pada saat kudeta dan yang dicurigai memiliki simpati kiri adalah kasus khusus - kewarganegaraan Indonesia mereka dicabut dan mereka dilarang kembali ke rumah.
Selama tahun 1970-an tahanan paling politik dari B-dan C-kategori dibebaskan, tetapi tanpa melonggarkan substantif dari pembatasan hak-hak mereka. Hanya sangat lambat melakukan beberapa perubahan hukum terjadi di bawah Orde Baru. Larangan pemungutan suara itu secara bertahap santai, meskipun skrining untuk Pemilu 1992 masih mengakibatkan pengecualian 36.345 eks-tapol. Pada tahun 1995 pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan menghapuskan kode ET pada kartu identitas, tetapi sistem pendaftaran yang mendasari tetap di tempat. Aturan lain yang diubah, tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan.
Reformasi: batas undang-undang
Setelah awal reformasi situasi berubah secara dramatis. UU Anti Subversi dihapuskan pada tahun 1999 dan di tahun yang sama tapol terakhir yang dirilis untuk 'alasan kemanusiaan'. Presiden Habibie mengadopsi keputusan yang memungkinkan mereka yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia mereka untuk mendapatkan kembali dan kembali ke Indonesia. UU Pemilu Tahun 1999 kembali mendapatkan hak pilih eks-tapol, meskipun mereka masih dilarang menjadi kandidat. Pada saat yang sama, larangan mempromosikan komunisme melanjutkan, dan parlemen menambahkan sejumlah klausul untuk KUHP membuat penyebaran komunis-ajaran kejahatan yang menarik 12 sampai 20 tahun penjara.
Perubahan membebaskan dipercepat di bawah pengganti Habibie, Abdurrahman Wahid.Dia mengangkat Keputusan Presiden tentang skrining dan pendaftaran mantan tapol, dan dengan Keputusan Presiden 38/2000 ia menghapuskan penerus dari Kopkamtib, Bakorstanas. Dia juga menawarkan korban pembersihan setelah 1965 permintaan maaf untuk peran organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama telah bermain di dalamnya, mulai persiapan untuk mendirikan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi dan, akhirnya, memohon penghapusan Sementara MPR Keputusan No . XXV / 1966.
Terakhir ini, bagaimanapun, adalah jembatan terlalu jauh. Demonstrasi oleh organisasi Muslim militan diikuti, serta serangan di pers. Majelis Permusyawaratan Rakyat menolak untuk pergi bersama dengan saran Wahid. Pada tahun 2003, di bawah pimpinan Megawati, MPR adalah untuk memutuskan mana dari keputusan pra-1998 yang akan tetap berlaku. Mayoritas dua pertiga suara mendukung menegakkan 1966 keputusan, sehingga landasan peraturan diskriminatif tetap di tempat. Selama masa presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono hampir tidak ada yang berubah. Pada tahun 2003 Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua DPRD, dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengirim surat kepada Presiden Megawati untuk mendesak dia untuk menggunakan hak prerogatif presiden nya untuk merehabilitasi korban 1965-1966 pembersihan, tapi tidak Megawati juga penggantinya menanggapi.
Pengadilan terus
Perubahan positif yang telah terjadi sejak saat ini telah turun ke peradilan. Kasus besar pertama untuk pergi ke pengadilan adalah sebuah tantangan untuk klausul dalam UU Pemilu tahun 2003 yang melarang mantan tapol dari berjalan untuk kantor. Dalam keputusan dipublikasikan secara luas dari tahun 2003 Mahkamah Konstitusi yang baru ditemukan oleh mayoritas yang 'mantan anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi di bawahnya harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya tanpa diskriminasi'. Larangan dalam UU Pemilu tidak dapat dibenarkan sebagai yang 'didirikan pada alasan yang kuat, logis dan proporsional'.
Sementara hal ini sering dianggap sebagai keputusan hukum yang paling signifikan dalam mendukung hak eks-tapol, yang lebih mendasar dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (yang berkaitan dengan tantangan peraturan di bawah tingkat tindakan parlemen). Ini terkait permintaan untuk meninjau Keputusan Presiden 28/1975, landasan pembatasan terhadap C-kategori eks-tapol. Dalam 2011 kasus terobosan Pengadilan memutuskan bahwa Keputusan telah kehilangan keabsahannya karena Keputusan Presiden Nomor 38/2000 telah menghapuskan screening calon. Yang paling penting, Pengadilan memutuskan bahwa karena Bakorstanas telah dihapuskan, semua peraturan yang telah menjadi tdk berlaku. Ini berarti bahwa Mahkamah dalam keputusan tunggal menegaskan bahwa hampir semua peraturan yang membatasi hak-hak kewarganegaraan mantan tapol telah kehilangan keabsahannya. Jika penalaran Mahkamah diterapkan dengan analogi, ini berlaku untuk semua peraturan di bawah tingkat tindakan parlemen.
Sungguh luar biasa bahwa keputusan Mahkamah Agung - dengan konsekuensi luas nya - belum menerima sebanyak publisitas putusan Mahkamah Konstitusi. Kadang-kadang penghakiman bahkan dipahami sebagai 'rekomendasi' kepada presiden, yang adalah omong kosong, karena Mahkamah Agung jelas memiliki kekuatan untuk membatalkan peraturan pemerintah. Dalam kasus apapun, sementara kompensasi atau pengakuan bahkan resmi dari ketidakadilan yang dilakukan kepada mantan tapol mungkin masih jauh, hak-hak kewarganegaraan mereka telah sepenuhnya pulih oleh pengadilan.
Komunisme dan mantan tapol dibagi
Dengan demikian tampaknya bahwa larangan 'komunisme' dan posisi 'ex-komunis' tidak lagi berjalan secara paralel. Perlawanan politik dan sosial terhadap komunisme tampaknya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan dasar yang kuat dari Sementara MPR Keputusan No. XXV / 1966 membuatnya sulit untuk mengatasi masalah ini. Tapi dalam kasus hak kewarganegaraan bagi mantan tapol kombinasi tindakan legislatif Presiden Wahid dan peradilan yang independen telah membuat perubahan hukum yang akan sulit untuk membatalkan. Untuk melaksanakan itu akan memakan waktu karena banyak pejabat yang tidak menyadari implikasi dari putusan Mahkamah Agung. Akibatnya mereka cenderung terus menerapkan aturan yang tidak lagi sah secara hukum. Namun, dalam jangka panjang mereka mungkin akan harus menyesuaikan dengan situasi hukum baru. Hal ini akan memungkinkan mantan tapol akhirnya fokus pada mendapatkan pengakuan dan reparasi daripada harus berjuang untuk kewarganegaraan yang sama.
Adriaan Bedner (awbedner@law.leidenuniv.nl) mengajar dan penelitian di Van Vollenhoven Institute, melekat pada Fakultas Hukum Universitas Leiden. Lembaga ini mengkhususkan diri dalam studi tentang sistem hukum di negara-negara berkembang.
