lt;/div>
JAKARTA (Koran Komplit) - Duet pasangan Jokowi-Ahok dalam memimpin Pemprov DKI tak lepas dari kritik. Dalam hal ini, menyangkut promosi jabatan di lingkungan Pemprov DKI yang diberikan pada pejaba t yang seharusnya sudah memasuki masa pensiun.
Sebagai informasi, setidaknya ada 11 pejabat eselon II di jajaran Pemprov DKI yang telah memasuki masa pensiun dan dua diantaranya telah diganti. Namun penggantinya tersebut juga termasuk nama yang masuk daftar memasuki masa pensiun.
Sebut saja Wakil Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti yang dipromosikan menggantikan Sukri Bey sebagai Kepala BPKD DKI. Padahal, Endang termasuk pejabat yang memasuki masa pensiun. Demikian juga dengan Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin, yang dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kebersihan DKI menggantikan Eko Bharuna. Selain itu, masih ada jabatan potensial yang tak lama lagi akan kosong, seperti jabatan Sekda Pemprov DKI.
Mengenai hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai Jokowi-Ahok sudah tak konsekuen melaksakan janji-janji kampanyenya. Saat masa kampanye pada hari Minggu (16/9/2012), Ahok bahkan sempat berkata jika ada pejabat yang memasuki masa pensiun hendaknya segera dieksekusi dan tak ada perpanjangan masa jabatan. "Sudah sangat tidak konsekuen.
Kalau mau tetap dihormati orang dan jadi panutan, harus satu kata dengan perbuatan. Jokowi langgar janji, penting itu. Jangan biarkan dia salah, enak saja," tegas Iberamsjah, Selasa (18/12/2012). Mengenai adanya pembelaan dari pihak lain yang mengatakan jika baru melanggar satu dua maka tidak apa-apa, Iberamsjah menyatakan tak sependapat.
Begitu pula dengan adanya pembelaan perpanjangan masa jabatan untuk meredam resistensi dari internal Pemprov DKI. "Janji tetap janji, tidak bisa dilanggar. Itu pembenaran saja. Karena dia sok jago, kita tembak juga. Jangan macam-macam. Jangan merasa paling pintar di dunia, harus dikerasin juga," cetusnya.
Iberamsjah menambahkan, jika yang kecil-kecil saja sudah tidak konsekuen, apalagi hal lain yang lebih besar. Menurutnya Jokowi-Ahok harus tetap memegang kesepakatan dan janjinya saat masa kampanye.
Sumber : (tribunnews/18/12/12)
![Unknown]()
JAKARTA (Koran Komplit) - Duet pasangan Jokowi-Ahok dalam memimpin Pemprov DKI tak lepas dari kritik. Dalam hal ini, menyangkut promosi jabatan di lingkungan Pemprov DKI yang diberikan pada pejaba t yang seharusnya sudah memasuki masa pensiun.
Sebagai informasi, setidaknya ada 11 pejabat eselon II di jajaran Pemprov DKI yang telah memasuki masa pensiun dan dua diantaranya telah diganti. Namun penggantinya tersebut juga termasuk nama yang masuk daftar memasuki masa pensiun.
Sebut saja Wakil Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti yang dipromosikan menggantikan Sukri Bey sebagai Kepala BPKD DKI. Padahal, Endang termasuk pejabat yang memasuki masa pensiun. Demikian juga dengan Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin, yang dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kebersihan DKI menggantikan Eko Bharuna. Selain itu, masih ada jabatan potensial yang tak lama lagi akan kosong, seperti jabatan Sekda Pemprov DKI.
Mengenai hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai Jokowi-Ahok sudah tak konsekuen melaksakan janji-janji kampanyenya. Saat masa kampanye pada hari Minggu (16/9/2012), Ahok bahkan sempat berkata jika ada pejabat yang memasuki masa pensiun hendaknya segera dieksekusi dan tak ada perpanjangan masa jabatan. "Sudah sangat tidak konsekuen.
Kalau mau tetap dihormati orang dan jadi panutan, harus satu kata dengan perbuatan. Jokowi langgar janji, penting itu. Jangan biarkan dia salah, enak saja," tegas Iberamsjah, Selasa (18/12/2012). Mengenai adanya pembelaan dari pihak lain yang mengatakan jika baru melanggar satu dua maka tidak apa-apa, Iberamsjah menyatakan tak sependapat.
Begitu pula dengan adanya pembelaan perpanjangan masa jabatan untuk meredam resistensi dari internal Pemprov DKI. "Janji tetap janji, tidak bisa dilanggar. Itu pembenaran saja. Karena dia sok jago, kita tembak juga. Jangan macam-macam. Jangan merasa paling pintar di dunia, harus dikerasin juga," cetusnya.
Iberamsjah menambahkan, jika yang kecil-kecil saja sudah tidak konsekuen, apalagi hal lain yang lebih besar. Menurutnya Jokowi-Ahok harus tetap memegang kesepakatan dan janjinya saat masa kampanye.
Sumber : (tribunnews/18/12/12)
Berkomentarlah yang cerdas dan santun no spam sesuaikan dengan apa yang anda baca dan lihat